Bandar Lampung
Pemukajaya.com-Ketua Serikat Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) prov. Lampung Badri melihat bahwa kelangkaan minyak goreng di pasaran adalah karena tidak adanya andil pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perdagangan Bandar Lampung dalam melakukan monitoring dan kontroling komoditi (Minyak Goreng).
“Sebenarnya pemerintah itu itu kemana ?sampai bisa terjadi kelangkaan minyak goreng di pasar. Ini juga akhirnya menyebabkan para pedagang pasar tradisional kehilangan omzet,karena kesulitan mendapatkan pasokan. Sedangkan retail -retail besar mempunyai stok yang melimpah,yang mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong belanja ke Indomaret, Alfamart, Indogrosir membeli minyak goreng dan kebutuhan sembako lainnya.” ujar Badri geram.
Pemerintah kota Bandar Lampung misalnya, lanjut Badri, memiliki pasar tradisional. Mengapa tidak diberdayakan, di bantu untuk mendapatkan supplier guna mendistribusikan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan begitu ekonomi mikro bisa tumbuh. “Buat apa adanya Dinas Perdagangan bahkan pemerintah kota kalo tidak mampu memberikan batuan dan jaminan terhadap masyarakat dari hulu sampai hilir ,” sergah Badri.
Sementara itu, rencana Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana yang bakal menggelar operasi pasar tiga kali sampai lebaran seperti menggarami air laut. Badri menganggap itu hanya mengatasi masalah di hilir. Sementara persoalan pokok di hulu tidak diselesaikan, yakni kelangkaan Minyak Goreng dan sulitnya pedagang tradisional untuk mendapatkan suppli Minyak Goreng dan kebutuhan pokok.
Badri meminta pemerintah kota Bandar Lampung terlibat aktif dalam persoalan masyarakat dalam mencari kebutuhan pokok dan membantu pedagang tradisional yang jelas-jelas adalah motor penggerak ekonomi. (*)
